Marak TPPO ke Luar Negeri! Begini Upaya Pemerintah Cegah Kasus Perdagangan Orang

Smilenews.com — Sebagai upaya menangkal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke luar negeri yang belakangan marak, sosialisasi pencegahan terus dilakukan, salah satunya kepada pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dilaksanakan Imigrasi Kota Depok pada Kamis (5/6) di Kampus Gunadarma Depok.

Pada kegiatan itu, gencarnya sosialisasi bukan cara tunggal yang dilakukan. Secara jangka panjang, pemerintah mengutamakan penyediaan lapangan kerja yang layak sebagai benteng perlindungan bagi generasi muda terhindar dari sindikat perdagangan orang.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam kegiatan sosialisasi TPPO dan narkoba itu menilai, Siswa SMK yang baru lulus rentan terhadap ancaman perdagangan orang karena sebagian besar siswanya siap terjun ke dunia kerja.

“Kami menaruh perhatian serius terhadap permasalahan TPPO maupun narkoba. Ini bentuk kolaborasi konkret antar instansi yang harus terus dilanjutkan,” kata Chandra usai kegiatan.

Menurutnya, generasi muda harus dibekali kesadaran dan kewaspadaan tinggi, apalagi maraknya modus penipuan berkedok kerja di luar negeri masih menghantui. Dia mengingatkan agar para pelajar tidak mudah tergiur tawaran gaji besar, apalagi tanpa kejelasan lembaga penyalur.

“Jangan abai terhadap informasi. Cek dan cross-check ke instansi terkait sebelum menerima tawaran kerja, apalagi ke luar negeri. Silakan juga konsultasi ke Pemkot Depok, kami siap memfasilitasi,” tegasnya.

Di balik langkah preventif tersebut, Pemkot menyadari pentingnya solusi jangka panjang. Penyediaan lapangan kerja juga menjadi fokus pemerintahan Supian–Chandra sebagai upaya strategis menekan potensi TPPO.

“Penyediaan lapangan kerja ini tantangan besar. Banyak warga Depok yang bekerja di Jakarta. Maka, kami ingin menciptakan ruang-ruang ekonomi baru agar warga bisa bekerja di kota sendiri,” ujar Chandra.

Dia mengakui, pembukaan lapangan kerja harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro. Karena itu, target peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja masih dalam tahap kajian oleh tim ekonomi Pemkot Depok.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok, Irvan Triansyah, mengungkapkan kekhawatirannya atas lonjakan kasus TPPO, khususnya ke negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar. Menurutnya, sejak awal 2025 sudah ada 168 WNI yang dipulangkan dari Kamboja karena terlibat kasus TPPO. Meski begitu, hingga saat ini belum ditemukan adanya warga Depok dalam daftar tersebut.

“Depok masih clear. Tapi justru itu kenapa kami bergerak cepat, agar tidak sampai ada korban dari sini. Siswa SMK menjadi sasaran utama edukasi karena mereka masuk usia kerja,” jelas Irvan.

Menurutnya, masyarakat harus mewaspadai tawaran kerja dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri, terutama yang menyasar kawasan rawan seperti Kamboja dan Myanmar. “Modusnya halus, tapi ujungnya eksploitasi. Jadi harus sangat hati-hati,” tandasnya.

Selain sosialisasi TPPO, kegiatan ini juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan unsur TNI dalam mengedukasi soal bahaya narkoba dan pentingnya wawasan kebangsaan serta bela negara.(*)