APBD Depok 2027 Alokasikan Rp1,025 Triliun untuk Pendidikan, Layanan Kesehatan Diperkuat

Smilenews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, penguatan layanan kesehatan dan perluasan perlindungan pembiayaan bagi masyarakat juga menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Depok, Supian Suri, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.

Supian Suri menjelaskan, anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, baik dari sisi kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, maupun pemerataan layanan pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antarwilayah.
Komitmen tersebut juga mencakup peningkatan kualitas sekolah swasta yang telah menjadi mitra pemerintah melalui program sekolah swasta gratis.

Menurut Supian Suri, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok.

Sementara itu, pada urusan kesehatan, Rancangan APBD TA 2027 difokuskan pada peningkatan akses fasilitas medis dan penguatan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah agar pelayanan semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.

Pemkot Depok juga akan terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, integrasi data kependudukan, serta penguatan anggaran bagi kelompok masyarakat rentan.

Supian Suri menyampaikan, pemerintah daerah menargetkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 81 persen sebagai salah satu persyaratan Universal Health Coverage (UHC).

“Pengalokasian anggaran untuk minimal tingkat keaktifan sebesar 81 persen sebagai persyaratan UHC yang menjadi aspirasi dari masyarakat melalui fraksi-fraksi ini pun akan kita penuhi,” ungkapnya seperti dikutip berita.depok.go.id.

Selain memastikan kepesertaan JKN, Pemkot Depok juga memperhatikan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan kesehatan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Salah satunya pembiayaan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sejumlah kasus lainnya yang memerlukan dukungan pemerintah.

Supian Suri menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 57/KU.03.03.01/DINKES tanggal 6 Mei 2026 tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui penguatan anggaran pendidikan dan kesehatan, Pemkot Depok berharap pelayanan dasar masyarakat semakin berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Supian Suri juga menyampaikan, berbagai masukan fraksi DPRD terkait pendidikan dan kesehatan akan menjadi perhatian dalam pembahasan lebih lanjut Raperda APBD TA 2027.(*)